BATANG TUBUH UNDANG UNDANG DASAR 1945

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang

Mengingat sebagian kecil orang yang kurang mengetahui tentang arti dan makna Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945  maka dalam makalah ini kami membahas tentang arti dan makna Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945.

1.2.  Rumusan Masalah

a)      Pembukaan UUD 1945

b)      Batang Tubuh UUD 1945

1.3.  Manfaat

a)      Mengetahui tentang pokok pikiran dan makna Pembukaan UUD 1945

b)      Mengetahui tentang Batang Tubuh UUD 1945

BAB 2

PEMBAHASAN

A.    Pokok Pikiran dan Makna Pembukaan UUD 1945

1)      Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945

Dalam Pembukaan UUD 1945, terdapat 4 (empat) pokok pikiran yang merupakan pancaran dari dasar falsafah negara. Keempat pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut.

a)      Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

b)      Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

c)      Negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan.

d)     Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari UUD juga hendak mewujudkan cita-cita hukum (rechtsidee) yang menguasai hukum dasar negara baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis.

2)      Makna Alinea dalam Pembukaan UUD 1945

Setiap alinia dalam Pembukaan UUD 1945 mengandung arti dan makna yang sangat dalam,mempunyai nilai-nilai universal dan lestari. Makna alinia dalam Pembukaan UUD 1945 antara lain sebagai berikut:

      Alenia Pertama

“ Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”.

Dalam kalimat “Bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa…” terkandung suatu pengakuan tentang nilai “hak kodrat” . Hak kodrat adalah hak yang merupakan karunia dari Tuhan yang Maha Esa, yang melekat pada manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pelanggaran terhadap hak kemerdekaan tidak sesuai dengan hakikat manusia (peri kemanusiaan) dan hakikat adil (peri keadilan) dan atas pelanggaran tersebut maka harus dilakukan suatu pemaksaan, yaitu bahwa penjajahan harus dihapuskan. Deklarasi kemerdekaan atas seluruh bangsa atas seluruh bangsa di dunia yang terkandung dalam alenia pertama merupakan suatu pernyataan yang bersifat universal.

      Alenia Kedua

“ Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang bebahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur “.

Perwujudan kemerdekaan bangsa Indonesia disamping sebagai suatu bukti obyektif atas penjajahan pada bangsa Indonesia, juga sekaligus mewujudkan suatu hasrat yang kuat dan bulat untuk menentukan nasib sendiri, terbebas dari kekuasaan bangsa lain. Hasil dari perjuangan tersebut terjelma dalam suatu Negara Indonesia dengan kemampuan dan kekuatan sendiri untuk menuju cita-cita bersama yang berkeadilan dan berkemakmuran. Demi terujudnya cia-cita tersebut maka bangsa Indonesia harus merdeka, bersatu dan mempunyai suatu kebulatan.

      Alenia Ketiga

“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

Pengakuan ‘nilai religius’ dalam pernyataan “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa” mengandung makna bahwa Negara Indonesia mengakui nilai-nilai religious, merupakan dasar dari hukum positif negara maupun dasar moral negara. Pengakuan ‘nilai moral’ yang terkandung dalam pernyataan “didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas” mengandung makna bahwa negara dan bangsa Indonesia mengakui nilai-nilai moral dan hak kodrat segala bangsa. Pernyataan kembali ke proklamasi dalam kalimat ”…maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan dan rincian lebih lanjut naskah Proklamasi 17 Agustus 1945.

      Alenia Keempat

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuaan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dengan rumusan yang panjang dan padat ini pada aline keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini punya makna bahwa 

1.      Negara Indonesia  mempunyai fungsi sekaligus tujuan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia  dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, 

2. Keharusan adanya Undang-Undang Dasar,
3. Adanya asas politik negara yaitu Republik yang berkedaulan rakyat, 
4.   adanya asas kerohanian negara, yaitu rumusan Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

B.     Batang Tubuh UUD 1945

a)      Pengertian Batang Tubuh UUD 1945

Arti Batang Tubuh UUD 1945 ialah peraturan Negara yang memuat ketentuan ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber daripada perundang-undangan lainnya yang kemudian dikeluarkan oleh negara itu.

b)     Pola Batang Tubuh UUD 1945

Di dalam batang tubuh UUD 1945 terdapat beberapa ketentuan yang mengatur persamaan derajat manusia yang dicantumkan sebagai hak dan kewajiban warga negara, antara lain:

·         Segala warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1).

·         Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2).

·         Kebebasan berserikat, berpendapat dan berpolitik (pasal 28).

·         Kebebasan memeluk dan melaksanakan agama/kepercayaan (pasal 29 ayat 1).

·         Hak dan kewajiban membela negara (pasal 30).

·         Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran (pasal 31).

·         Dan amandemen kedua dicantumkan pada pasal 28a - 28 j.

c)      Isi Batang Tubuh UUD 1945

Batang tubuh UUD 1945 terdiri dari 16 BAB, 37 pasal yang terbagi menjadi 5 bagian (Bentuk dan Kedaulatan Negara, Lembaga Tertinggi Negara, Lembaga Tinggi Negara, Unsur-unsur Kesejahteraan Negara dan Unsur-unsur Pemerintahan Negara), 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 Ayat Aturan Tambahan.

16 BAB tersebut yaitu:

1.      BAB I             : Bentuk dan Kedaulatan (Pasal 1).

2.      BAB II                        : Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pasal 2 dan Pasal 3).

3.      BAB III          : Kekuasaan Pemerintahan Negara (Pasal 4,5,6,6A,7,7A,7B,7C,8,9,

  10,11,12,13,14 dan 15).

4.      BAB IV          : Dewan Pertimbangan Agung (Pasal 16).

5.      BAB V                        : Kementerian Negara (Pasal 17).

6.      BAB VI          : Pemerintah Daerah (Pasal 18).

7.      BAB VII         : Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 19,20,21 dan 22).

8.      BAB VIII       : Hal Keuangan (Pasal 23).

9.      BAB IX          : Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 dan Pasal 25).

10.  BAB X                        : Warganegara (Pasal 26,27 dan 28).

11.  BAB XI          : Agama (Pasal 29

12.  BAB XII         : Pertahanan Negara (Pasal Pasal 30).

13.  BAB XIII       : Pendidikan (Pasal 31 dan 32).

14.  BAB XIV       : Kesejahteraan Sosial (Pasal 33 dan 34).

15.  BAB XV         : Bendera dan Bahasa (Pasal 35 dan 36).

16.  BAB XVI       : Perubahan Undang-Undang Dasar (Pasal 37).

d)     Sifat Batang Tubuh UUD 1945

Batang Tubuh UUD 1945 memiliki 3 sifat utama, yaitu:

1.      Fleksibel, Elastis, dan Soepel = artinya dapat mengikuti perkembangan zaman, kapan saja dapat berlaku, sejak dulu hingga sekarang dan sampai kapanpun.

2.      Rigid (tidak kaku) = artinya isi Batang Tubuh UUD 1945 dapat diselami setiap  warga negara Indonesia secara keseluruhan, siapa saja menjadi WNI mampu menyelaminya.

3.      Luwes (gemulai) = maksudnya dapat dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia di semua tempat, disembarang ruang dan di mana saja dapat dipraktekkan.

e)      Nilai-nilai Instrumental dalam Batang Tubuh UUD 1945

1.      Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

      Pasal 29

1)      Negara Berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

2)      Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanyamasing-masing untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

2.      Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

      Pasal 26

1)      Yang menjadi warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara.

2)      Penduduk ialah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia

3)      Hal-hal yang mengenai warga Negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

      Pasal 27

1)      Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib mejunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya.

2)      Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3)      Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan hukum.

      Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.

      Pasal 28A

1)      Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

      Pasal 28B

1)      Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

2)      Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

      Pasal 28C

1)      Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

2)      Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

      Pasal 28D

1)      Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

2)      Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

3)      Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

4)      Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

      Pasal 28E

1)      Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

2)      Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

3)      Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

      Pasal 28F

1)      Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

      Pasal 28G

1)      Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

2)      Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

      Pasal 28H

1)      Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

2)      Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

3)      Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

4)      Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

      Pasal 28I

1)      Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

2)      Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

3)      Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

4)      Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

5)      Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

      Pasal 30

1)      Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

2)      Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

3)      Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

4)      Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

5)      Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

      Pasal 31

1)      Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

2)      Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

3)      Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

4)      Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

5)      Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

3.      Sila Persatuan Indonesia

      Pasal 1

1)      Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.

2)      Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

3)      Negara Indonesia adalah negara hukum.

      Pasal 32

1)      Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

2)      Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

      Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih

      Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia

      Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika

      Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya

      Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.

4.      Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

      Pasal 1 ayat 2

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar

      Pasal 2

1)      Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

2)      Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.

3)      Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

      Pasal 3

1)      Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

2)      Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.

3)      Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

      Pasal 4

1)      Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

2)      Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

      Pasal 5

1)      Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

2)      Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

      Pasal 6

1)      Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

2)      Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

      Pasal 6A

1)      Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

2)      Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

3)      Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

4)      Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

5)      Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

      Pasal 7

1)      Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

      Pasal 7A

1)      Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

      Pasal 7B

1)      Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

2)      Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.

3)      Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

4)      Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

5)      Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

6)      Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.

7)      Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

      Pasal 7C

1)      Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.

      Pasal 11

1)      Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

2)      Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

3)      Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

      Pasal 16

1)      Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.

      Pasal 18

1)      Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

2)      Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

3)      Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

4)      Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

5)      Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

6)      Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

7)      Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

      Pasal 18A

1)      Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

2)      Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

      Pasal 18B

1)      Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

2)      Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

      Pasal 19

1)      Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.

2)      Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.

3)      Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

      Pasal 20

1)      Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

2)      Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

3)      Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

4)      Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

5)      Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

      Pasal 20A

1)      Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

2)      Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

3)      Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.

4)      Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

      Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.

      Pasal 22

1)      Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

2)      Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

3)      Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

      Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.

      Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

      Pasal 37

1)      Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

2)      Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

3)      Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

4)      Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

5)      Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

5.      Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

      Pasal 27

1)      Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

2)      Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3)      Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

      Pasal 33

1)      Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

2)      Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

3)      Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

4)      Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

5)      Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

      Pasal 34

1)      Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

2)      Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

3)      Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

4)      Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

C.    Hubungan Pembukaan UUD dengan Batang Tubuh UUD 1945

Pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 1945, merupakan suasana kebatinan Undang-Undang DasarNegara Indonesia serta mewujudkan cita hukum yang menguasai hkum dasar Negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan pokok-pokok pikrab tersebut dijelmakan dalam pasal UUD 1945.

Oleh karena itu, dipahami bahwa suasana kebatinan UUD 1945 serta cita hukum UUD 1945 bersumber atau dijiwaioleh dasar falsafat Pancasila. Inilah yang dimaksud dengan arti dan fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara. Dengan demikian, jelaslah bahwa Pembukaan UUD 1945 mempunyai fungsi atau hubungan langsungdegan Batang Tubuh UUD 1945, karena Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal di Batang Tubuh UUD 1945 tersebut. Pembukaan UUD 1945yang merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, bahkan hal ini menjadi rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu.Batang Tubuh UUD 1945 terdiri dari rangkaian pasal-pasal merupakan perwujudan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, yang tidak lain adalah pokok pikiran : PersatuanIndonesia, Keadilan social, Kedaulatan Rakyat berdasar atas kerakyatan danpermusyawaratan/perwakilan, dan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil danberadab.Pokok-pokok pikiran tersebut tidak laib adalah pancaran dari Pancasila yang telah nanpu nenberikanemangat dan terpancang dengan khidmay dalam perangkat UUD 1945. Semangat (Pembukaan) padahakikatnya merupakan suatu rangkaian lesatuan yang tak dapat dipisahkan. Kesatuan serta semangatyang demikian itulah yang harus diketahui, dipahami, dan dihayati oleh setiap insan warga NegaraIndonesia.

Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 45

1)      Alinea 1,2,3 a tidak memiliki hub. Causal organis dengan UUD 1945 karena  berisi hal-hal yang mendahului kemerdekaan.

2)      Alinea 4 a memiliki hubungan Causal organis dg UUD 1945 karena berisi hal-hal pokok bagi terselenggaranya negara :

·         UUD ditentukan akan ada

·         Yg diatur dalam UUD adalah pembentukan pemerintahan negara

·         Bentuk negarà republik berkedaulatan rakyat

·         Pancasila sebagai dasar negarA.

BAB 3

PENUTUP

Demikian pembahasan yang dapat kami berikan mengenai “Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945” dalam makalah ini, tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya, karena terbatasnya referensi yang ada hubungannya dengan materi makalah ini. Untuk itulah diperlukannya kritik dan saran yang membangun kepada kelompok demi sempurnanya penulisan makalah di kesempatan-kesempatan yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

http://wiyanmartiwi.wordpress.com/2012/11/28/pancasila/ diakses pada tanggal 01 Desember 2013 pukul 14:43 WITA

http://www.sarjanaku.com/2010/10/makna-setiap-alinea-dalam-pembukaan-uud.html diakses pada tanggal 01 Desember 2013 pukul 15:27 WITA

http://belajarnegara.blogspot.com/2013/05/pokok-pikiran-dan-makna-alinia.html diakses pada tanggal 01 Desember 2013 pukul 15:39 WITA

http://eritristiyanto.wordpress.com/2010/04/07/undang-undang-dasar-1945-pembukaan-batang-tubuh-dan-aturan/ diakses pada tanggal 01 Desember 2013 pukul 20:25 WITA

http://imetamorphogus.blogspot.com/2012/10/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html diakses pada tanggal 01 Desember 2013 pukul 20:52 WITA

http://sahabat-ima.blogspot.com/2011/12/batang-tubuh-undang-undang-dasar-1945.html diakses pada tanggal 01 Desember 2013 pukul 19:45 WITA

http://saifulns.blogspot.com/2012/02/hubungan-pembukaan-uud-dengan-batang.html diakses pada tanggal 01 Desember 2013 pukul 20:05 WITA